nusakini.com--Masifnya pembangunan infrastruktur harus didukung oleh kesiapan berbagai pendukung jasa konstruksi nasional, salah satunya adalah dukungan tenaga kerja konstruksi yang kompeten, yang dalam hal ini salah satu penyedianya adalah politeknik. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Konstruksi, Yusid Toyib dalam acara “Uji Coba Sertifikasi dan Penyerahan Sertifikat Asesor Kompetensi dan Auditor SMM” untuk Politeknik di Indonesia, Kamis (21/7). 

Untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten demi mendukung pembangunan infrastruktur, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi membangunan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja bidang konstruksi. 

Sebelumnya, setelah melakukan kunjungan ke Jerman pada April 2016, Presiden RI, Joko Widodo berencana untuk mengeluarkan Inpres terkait revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan vokasi, dan menginstrusikan seluruh Kementerian untuk memanfaatkan peran SMK dan politeknik dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Yusid mengatakan, sementara Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR telah menginisiasi revitalisasi tersebut sejak 2015 lalu dengan menggandeng Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 

• 1.200 Mahasiswa Se-Makassar Siap Jadi Tenaga Ahli Muda K3 Konstruksi
• Kementerian PUPR Lakukan Sertifikasi Tenaker Konstruksi Yang Akan Bekerja di Dubai
• DJBK Gelar Kuliah Umum Untuk Evaluasi Peran Pemerintah di Sektor Konstruksi

Bentuknya dengan mengadakan sertifikasi kepada asessor/dosen dan para tenaga kerja lulusan Politeknik dan SMK. Setelah itu lulusannya dapat langsung bekerja tanpa harus mengikuti pelatihan kembali, karena sertifikasi itu tanda bahwa tenaga kerja tersebut mampu bekerja. “Selain itu telah disusun skema sertifikasi yang disesuaikan dengan permintaan industri, sehingga secara tidak langsung kita telah membangun perencanaan SDM konstruksi untuk mendukung terciptanya pembangunan infrastruktur nasional yang lebih baik lagi," kata Yusid. 

Yusid menyampaikan, ada dua isu strategis pada era pembangunan lima tahun ke depan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang telah berlaku pada 1 Januari 2016 lalu. Dengan dibukanya MEA, maka terbuka akses pasar tenaga kerja antar negara ASEAN, sehingga setiap tenaga kerja di satu negara ASEAN dapat bekerja di negara ASEAN lainnya, dengan syarat kompeten di bidangnya. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, ada sekitar 7,3 juta tenaga kerja Indonesia yang bergerak di sektor konstruksi dan hanya 6,55 persen diantaranya yang memiliki sertifikat kompetensi. 

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk lima tahun ke depan (2015-2019), direncanakan ada penambahan sekitar 10 persen tenaga kerja konstruksi (dari 7,3 juta) bersertifikat, dengan rincian, 50.000 insinyur konstruksi bersertifikat, 200.000 teknisi bersertifikat dan 500.000 tenaga terampil bersertifikat. 

Menurut Yusid, target-target tersebut tidak mungkin terlaksana tanpa bekerja sama dengan seluruh pihak terkait. Terutama politeknik dan badan usaha yang menjadi salah satu mitra strategis yang penting untuk diajak kerja sama. 

Ia menambahkan, politeknik menghasilkan lulusan yang siap kerja karena kurikulum pendidikannya langsung mengacu pada program vocational sesuai dengan kebutuhan industri konstruksi. Sehingga badan usaha dapat langsung menampung lulusan yang dihasilkan oleh politeknik. (p/ab)